Hal itu ditegaskan Menteri Pertanian Amran Sulaiman saat meninjau penyaluran beras SPHP di Kantor Pos Fatmawati, Jakarta, Jumat (18/7/2025).
"Oh kalau ini (beras SPHP), enggak berani dioplos. Ini program pelat merah, diawasi langsung. Saya saja enggak berani, apalagi yang lain," tandas Amran.
1,3 Juta Ton Dilepas, Harga Dipastikan Turun
Amran menekankan, SPHP adalah alat negara untuk mengendalikan harga beras di tengah lonjakan harga pangan. Pemerintah hari ini resmi melepas 1,3 juta ton beras SPHP secara bertahap ke seluruh Indonesia.
"Hasil Rakortas, kita lepas 1,3 juta ton. Seluruh Indonesia bergerak bersama. Kami optimis harga turun 1-2 minggu ke depan," katanya.
Disebar di 5.302 Titik, Harga Terkunci Sesuai Zona
Distribusi masif ini menggandeng sejumlah BUMN strategis seperti Bulog, PT Pos Indonesia, ID Food, PTPN, dan PIHC, menyasar lebih dari 5.300 titik distribusi.
Harga eceran tertinggi (HET) ditetapkan sesuai wilayah:
- Rp12.500/kg – Zona 1 (Jawa, Lampung, Sumsel, Bali, NTB, Sulawesi)
- Rp13.100/kg – Zona 2 (Sumatra non-Lampung/Sumsel, NTT, Kalimantan)
- Rp13.500/kg – Zona 3 (Maluku, Papua)
Bulog: Baru 0,97 Persen Disalurkan
Direktur Utama Bulog Ahmad Rizal Rhamdani menyampaikan bahwa penyaluran masih di tahap awal, namun berjalan sesuai rencana.
"Baru lima hari berjalan, tersalur 860 ton atau 0,97 persen. Rata-rata per hari 310 ton," ungkapnya.
Dengan sistem distribusi terintegrasi dan pengawasan ketat, pemerintah berharap beras SPHP benar-benar sampai ke masyarakat, tanpa praktik kecurangan seperti oplosan.
