Bantuan tersebut diserahkan pada acara Kunjungan Kerja (Kunker) Kementerian Kelautan dan Perikanan RI dalam rangka Pendampingan Perlindungan dan Pemberdayaan (Bulan Bakti Nelayan) Kota Medan Provinsi Sumut.
Pj Gubsu menyampaikan, Bulan Bakti Nelayan merupakan wujud nyata kehadiran pemerintah dalam perlindungan dan pemberdayaan nelayan.
“ Para nelayan, merupakan salah satu ujung tombak dalam memenuhi kebutuhan protein masyarakat. Semua pihak harus hadir dan ikut menyejahterakan nelayan,” ujar Pj Gubsu.
Disampaikan Pj Gubsu juga, Pemprovsu dalam pengelolaan kelautan dan perikanan di Sumut, melalui Dinas Kelautan dan Perikanan, pada tahun 2023 telah melaksanakan berbagai program kegiatan. Di antaranya memberikan bantuan alat tangkap perikanan, bantuan kapal perikanan, bantuan sampan bermotor di perairan Danau Toba dan asuransi nelayan.
“Sampai tahun ini, Pemprovsu telah mengalokasikan asuransi kepada 58.557 nelayan di Sumut. Langkah ini menjadi komitmen Pemprov Sumut untuk peningkatan kesejahteraan dan perekonomian nelayan,” kata Pj Gubsu.
Selain itu, Pj Gubsu mengimbau kepada para nelayan untuk ikut berperan aktif pada pesta demokrasi yang sebentar lagi akan dilaksanakan. Antara lain dengan menggunakan hak pilihnya sesuai ketentuan yang berlaku.
“Bapak-bapak sekalian harus ikut berpartisipasi merayakan pesta demokrasi, gunakan hak pilih saudara. Hindari Narkoba dan perjudian. Jadi pelaksanaan demokrasi berjalan, ekonomi kita berjalan, pembangunan bagi masyarakat,” jelasnya.
Sementara itu, Plt Direktur Jenderal Perikanan Tangkap yang diwakili Kepala Pelabuhan Perikanan Samudera (PPS) Belawan Asep Saepulloh mengatakan, Bulan Bakti Nelayan merupakan salah satu bentuk perlindungan dan pemberdayaan yang dilakukan oleh pemerintah kepada masyarakat terutama para nelayan.
“Selain bakti nelayan dan fasilitasi asuransi mandiri, Ditjen Perikanan tangkap juga memiliki banyak program, baik bantuan alat tangkap, mesin kapal perikan, bimbingan teknis diversifikasi usaha nelayan, fasilitasi permodalan usaha nelayan, Sertifikat Hak atas Tanah Nelayan (SeHAT), koperasi hingga pengembangan kampung nelayan,” jelasnya.
Selain itu, Ditjen Perikanan Tangkap akan mengembangkan Kampung Nelayan Maju (Kalaju) dan menyejahterakan nelayan, juga akan mengembangkan Kampung Nelayan Modern (Kalamo).
“Melalui Kalaju dan Kalamo kita ingin mengembangkan kampung nelayan menjadi lebih maju, bersih, higienis dan tertata. Lebih dari 79 lokasi pada tahun 2023 ini kita sasar untuk pelaksanaan Kalaju ini. Di Sumut akan kita laksanakan di Desa Jaring Halus, Kecamatan Secanggang, Kabupaten Langkat,” jelasnya.
Menurutnya, keberhasilan ini semua perlu dukungan dari seluruh pemangku kepentingan, baik itu pemerintah daerah, kementerian/lembaga terkait, para pelaku usaha, juga peran penting para nelayan.
“Saya yakin, dengan sinergi kita bersama, kita mampu melakukan transformasi ini, sehingga tujuan besar kita untuk mewujudkan perikanan tangkap nasional yang semakin maju, berkelanjutan, dan menyejahterakan, dapat benar benar tercapai,” harapnya.
Turur hadir Pangdam I/BB Mayjen TNI Mochammad Hasan, Dansat Brimob Christiyanto Goetomo, Kepala Dinas Perikanan dan Kelautan Sumut Hamdan Syukri, Kepala Kantor Wilayah BPJS Ketenagakerjaan Sumbagut Henky Rhoesidin, Ketua Himpunan Nelayan Seluruh Indonesia (HSNI) Sumut Zulfahri Siagian.
