Stiker bertuliskan "Dalam Pengawasan KPK" tampak mencolok di pintu utama kedua kantor yang berada di bawah naungan Balai Besar Pelaksanaan Jalan Nasional (BBPJN) Sumut. Aktivitas mendadak terhenti. Tak ada pegawai, tak ada mobil dinas keluar masuk. Hanya lengang dan segel yang berbicara.
.
"Kantor tutup, karena hari Sabtu," ujar seorang pria yang tengah memperbaiki instalasi listrik di kantin dekat kantor PJN I. Namun, saat ditanya soal kehadiran KPK, ia buru-buru menggeleng. "Saya nggak tahu apa-apa soal itu."
Diduga Imbas OTT KPK di Mandailing Natal dan Medan
Segel KPK ini bukan isapan jempol. Hanya dua hari sebelumnya, Kamis malam (26/6/2025), tim antikorupsi bergerak cepat melakukan Operasi Tangkap Tangan (OTT) di sejumlah titik di Sumatera Utara, termasuk Kabupaten Mandailing Natal (Madina) dan Kota Medan.
Juru Bicara KPK, Budi Prasetyo, membenarkan penangkapan tersebut. Dugaan sementara, kasus ini berkaitan erat dengan proyek pembangunan dan preservasi jalan yang dibiayai negara melalui Kementerian PUPR.
"KPK mengamankan 6 orang dalam OTT Kamis malam. Mereka tengah dibawa ke Gedung Merah Putih, Jakarta, untuk pemeriksaan lanjutan," ujar Budi.
KPK memiliki waktu 1x24 jam untuk menentukan status hukum mereka. "Siapa saja pihak-pihak yang terlibat dan bagaimana konstruksi perkaranya, akan kami sampaikan segera," tambahnya.
Nama-nama Besar Mulai Terseret
Dalam pengembangan awal, KPK telah menetapkan Kepala Dinas PUPR Sumut dan empat lainnya sebagai tersangka korupsi proyek jalan. Sumber internal menyebut proyek yang jadi bancakan mencapai nilai ratusan miliar rupiah.
Tak hanya lembaga pemerintah, sebuah kantor perusahaan kontraktor swasta, Dalihan Natolu Grup (DNG) yang bermarkas di Kota Padangsidimpuan, juga turut disegel. Kantor ini diduga menjadi mitra strategis dalam proyek-proyek jalan tersebut.
