Hal ini disampaikan Gubernur Edy Rahmayadi (Gubsu) saat pertemuannya dengan Direktur Jenderal (Dirjen) Perhubungan Darat Kementerian Perhubungan RI Budi Setiyadi, Walikota Medan Bobby Nasution dan Walikota Binjai Amir Hamzah serta Wakil Bupati Deliserdang Ali Yusuf Siregar di Rumah Dinas Gubernur Sumut Jalan Sudirman Nomor 41 Medan, Rabu (12/1/2022).
Pertemuan tersebut membahas pengembangan angkutan massal BRT Mebidang, sekaligus penandatanganan nota kesepakatan bersama.
"Pengembangan jalan ini memang sudah terlambat, namun harus kita kejar dan ditata dengan baik. Kita harus saling bekerjasama, berkolaborasi antara Pemprovsu dan kabupaten/kota, terimakasih kepada Kementerian Perhubungan atas perhatian dengan Provinsi Sumut," ucap Gubsu.
Untuk Kota Medan, Gubsu meminta agar Walikota Bobby Nasution memulai dengan penertiban bus dan angkutan umum, parkir dan bahu jalan.
Kota Medan sebagai Ibu Kota Provinsi Sumut menurut Edy memiliki jalan yang sudah tidak memadai dengan populasi penduduk yang terus meningkat. "Sementara bahu jalan kita yang masih kecil, ditambah lagi parkir kendaraan yang semrawut," katanya.
Selain itu, menurut Edy, pengembangan angkutan masal berbasis jalan BRT di kawasan perkotaan Mebidang ini juga bertujuan mempersiapkan perhelatan akbar Pekan Olahraga Nasional (PON) XXI Tahun 2024 di Aceh dan Sumut.
Dirjen Hubdar Kementerian Perhubungan RI Budi Setiyadi mengatakan, pihaknya membantu pembangunan dan pengembangan angkutan massal berbasis jalan BRT di kawasan perkotaan Medan, Binjai dan Deliserdang, dengan menggelontorkan anggaran sebesar Rp. 1,8 triliun dari Bank Dunia dan Agence Francaise De Developpement (AFD).
Dijelaskan Dirjenhubdar bahwa pembangunan BRT ini rencananya akan dimulai Februari tahun ini dan beroperasi pada tahun 2023, yang didahului pembangunan konstruksi Depot di Terminal Amplas dan Pinang Baris.
Koridor BRT terproteksi akan dibangun sepanjang 21 km, dari Terminal Pinang Baris ke Terminal Amplas. Terdapat 33 stasiun BRT di sepanjang koridor terproteksi, dengan jarak rata-rata antar stasiun sekitar 600 meter.
"Yang utama kami meminta Pemda harus ditertibkan parkir dan ditata sesuai jalur, lingkungan dan bahu jalan yang dapat digunakan bagi pejalan kaki dan jalur sepeda," Tegas Budi.
Selain itu, Budi juga meminta Pemerintah Daerah juga menyosialisasikan pada masyarakat untuk dapat menggunakan transportasi massal guna mengurangi kemacetan.
"Kalau kita lihat data kecelakaan, di Medan ini cukup tinggi yang dilihat dari klaim jasa asuransi bagi kecelakaan di Kota Medan," Ucap Budi.
