Arifin Tasrif menjelaskan, pemerintah mengalokasikan Solar subsidi ini untuk masyarakat yang perlu dibantu dan bukan diperuntukkan untuk industri yang melakukan bisnis komersial. Ia mengimbau agar para industri yang selama ini masih menggunakan Solar subsidi baik secara langsung ataupun tidak langsung untuk memakai BBM yang tidak bersubsidi.
"Supaya tidak mengurangi jatah masyarakat yang memang dialokasikan untuk bisa mendapatkan alokasi bahan bakar subsidi ini," ucapnya.
Diakui Arifin, saat ini ada perubahan yang cukup besar yaitu perbedaan harga bahan baku BBM dan harga minyak dunia yang meningkat. Menurutnya, jika hal ini tidak bisa dipahami dan tidak bisa didisiplinkan bersama maka akan menyebabkan jumlah subsidi dan kompensasi akan besar.
"Kita minta pengertian dari seluruh pihak yang memang tidak pada haknya, agar bisa membeli BBM yang tidak bersubsidi karena kita ingin anggaran-anggaran tersebut bisa dipakai untuk menumbuhkan perekonomian kita dan masyarakat kecil yang lain bisa terbantu," tambahnya.
Sementara itu, Direktur Utama PT Pertamina, Nicke Widyawati mengatakan, pihaknya memastikan suplai energi ke masyarakat berjalan dengan baik, meski ada peningkatan kebutuhan bahan bakar pada Ramadhan ini.
Khusus BBM jenis Biosolar diutamakan untuk angkutan umum, angkutan logistik, nelayan, dan petani.
"Dari lima SPBU yang didatangi semua aman, stok juga ada dan tidak ada antrean panjang. Pak Menteri dan saya juga sudah cek ke seluruh daerah. Secara nasional, stok BBM aman untuk 22 hari ke depan," kata Nicke.
Nicke mengimbau kepada masyarakat agar secara bersama-sama melakukan pengawasan. Apabila menemukan penimbunan dan penyalahgunaan BBM dan LPG, masyarakat dapat segera menghubungi Pertamina Call Center di 135.
Turut hadir dalam peninjauan ini, Direktur Utama PT Pertamina Patra Niaga Alfian Nasution, Wakil Gubernur Sumatera Utara (Wagubsu) Musa Rajekshah, Kepala Kepolisian Daerah Sumatera Utara (Kapoldasu) Irjen Pol Panca Putra Simanjuntak, Kepala Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi (BPH Migas), Erika Retnowati dan Executive General Manager PT Pertamina Patra Niaga Regional Sumbagut, Putut Ardianto.
"Yang pasti, Pemerintah Provinsi Sumatera Utara sudah mengeluarkan SK Gubernur untuk pembatasan pembelian BBM dan Poldasu juga sudah mengawasi BBM subsidi agar tidak terjadi kecolongan," kata Wagubsu.
