Jelang Ramadhan, DPR RI Ingin Pemerintah Segera Bertindak Menekan Kenaikan Harga Kebutuhan Pokok

 

Jakarta, wasantaraonline.com - Menjelang Ramadhan, Pemerintah harus segera bertindak untuk menekan gejolak kenaikan harga kebutuhan pokok yang membebani rakyat. Pemerintah dengan APBN harus mampu menjadi instrumen untuk dapat meringankan beban dan mempertahankan daya beli masyarakat. Terlebih, menjelang bulan suci Ramadhan yang tinggal beberapa hari lagi.

Hal ini disampaikan Wakil Ketua DPR Prof Dr Sufmi Dasco Ahmad, saat DPR RI menggelar rapat paripurna pembukaan Masa Persidangan IV Tahun Sidang 2023-2024, digelar di Gedung Nusantara II MPR/DPR/DPD RI, Senayan, Jakarta, Selasa (05/03/2024). Dalam rapat tersebut, ia membacakan kata pembukan Ketua DPR Puan Maharani.

Dikatakan Wakil Ketua DPR Sufmi Dasco Ahmad, DPR RI ingin Pemerintah segera bertindak atas kenaikan harga kebutuhan pokok yang membebani rakyat. Terlebih, menurut dia, saat ini menjelang bulan Ramadhan.

"Saat ini, rakyat dihadapkan pada gejolak kenaikan harga kebutuhan pokok yang membebani. APBN harus mampu menjadi instrumen untuk dapat meringankan beban dan mempertahankan daya beli masyarakat. Terlebih, menjelang bulan suci Ramadhan yang tinggal beberapa hari lagi," kata Dasco dalam pidato itu.

DPR menekankan fungsi pengawasan DPR harus dijalankan, terutama pada permasalahan harga bahan pokok. Dia mendorong pemerintah segera mengatasi permasalahan itu.

"Fungsi pengawasan DPR RI akan diarahkan pada berbagai isu, permasalahan, dan pelaksanaan undang-undang di berbagai bidang yang menjadi tugas dari setiap Alat Kelengkapan Dewan, serta hal-hal yang menjadi perhatian luas dari rakyat," kata Dasco.

"Salah satu hal yang menjadi perhatian rakyat saat ini adalah mahalnya kebutuhan pokok, pemerintah harus dapat mengatasi kenaikan sembako tersebut," imbuhnya.

DPR mengatakan, pemerintah belum maksimal dalam membangun kedaulatan pangan. Dia meminta pemerintah mengambil langkah antisipatif dalam memenuhi kebutuhan pokok rakyat dengan harga murah.

"Program membangun kedaulatan pangan yang selama ini dijalankan belum menunjukkan hasil yang efektif. Pemerintah harus mengambil langkah-langkah antisipatif sesuai dengan peraturan perundang-undangan untuk memenuhi kebutuhan pokok rakyat dengan daya beli yang terjangkau," ujarnya.

Lebih lanjut, DPR meminta pemerintah membenahi masalah bahan pokok secara struktural. Hal ini, menurut dia, agar kelangkaan bahan pangan tidak terus berulang.

"Dalam perspektif jangka menengah-panjang, pemerintah harus dapat membenahi masalah struktural dalam memenuhi kebutuhan pokok rakyat sehingga masalah-masalah kelangkaan bahan pangan tidak terulang pada tahun-tahun mendatang," kata dia.

Dasco Ahmad juga meminta pihak Komisi IV DPR menindaklanjuti aspirasi soal kenaikan harga beras yang disampaikan dalam rapat paripurna DPR RI. Wakil Ketua Komisi IV DPR Daniel Johan memastikan persoalan beras memang menjadi agenda utama komisinya untuk ditindaklanjuti.

Dasco awalnya menyampaikan hal itu setelah mendengarkan sejumlah masukan dari para anggota DPR yang menyampaikan interupsi saat rapat paripurna. Dia menyebut, akan lebih efektif jika persoalan kenaikan harga beras ini ditindaklanjuti oleh Komisi IV DPR.

"Saya menanggapi sedikit, kalau kita bikin pansus atau apa untuk beras itu terlalu lama, sementara kita waktunya mau Ramadan dan Lebaran sudah dekat, jadi kita akan optimalkan Komisi IV DPR untuk turun ke lapangan maupun ke pemerintah untuk menindaklanjuti aspirasi dari Pak Aria Bima dan kawan-kawan sekalian," kata Dasco saat paripurna.

Dihubungi terpisah, Daniel Johan menyebut usulan Dasco itu memang sudah dibicarakan pihaknya. Dia menyebut Komisi IV DPR akan turun untuk memastikan harga-harga pangan terkendali.

"Iya pasti, akan menjadi agenda utama Komisi IV untuk memastikan harga-harga pangan terkendali dan tidak terus meroket, Komisi IV juga akan mendorong rapat lintas Komisi untuk memperkuat koordinasi dengan lintas kementerian agar langkah-langkah antisipasi bisa berjalan efektif, apalagi menjelang bulan suci Ramadan, jangan sampai rakyat terganggu dan merasa berat hidupnya," ujar Daniel Johan.

Meski demikian, Daniel Johan menyebut pansus tetap akan dibentuk jika upaya Komisi IV DPR belum membuahkan hasil. Dia juga menyebut akan memanggil Menteri Pertanian Amran Sulaiman.

"Kita lihat kebutuhannya, bila harga terus naik tidak terkendali, kita akan dorong pansus. Iya, dalam waktu dekat, kita memanggil Mentan, memastikan produksi dan persediaan memang surplus. Lagi proses disusun agendanya," ujar dia. (**)