Atas dasar itu, Menteri Pertanian Amran Sulaiman mencopot Dani Satrio dari jabatannya sebagai Kepala Bulog Kantor Wilayah Kalimantan Selatan (Kalsel).
Dalam acara tersebut, sejumlah petani mengadu kepada Amran bahwa mereka terpaksa menjual gabah hasil panen di bawah Harga Pembelian Pemerintah (HPP) kepada tengkulak.
Padahal, pemerintah telah menetapkan HPP sebesar Rp 6.500 per kilogram
Namun kenyataannya, petani di Tanah Laut hanya mampu menjual gabah mereka dengan harga antara Rp 5.300 hingga Rp 5.600 per kilogram.
Mendengar keluhan itu, Amran merasa kecewanya terhadap kinerja Bulog Kalsel yang dinilai lamban dalam menyerap gabah petani
Ia menilai Bulog Kalsel justru pasif menunggu di gudang, alih-alih bergerak langsung ke lapangan.
“Saya kecewa dengan Bulog hari ini. Petani menunggu kepastian harga di sawah, tapi Bulog malah menunggu di gudang,” kata Amran dalam keterangannya yang diterima pada Rabu (18/3/2025).
Tak hanya lamban, Bulog Kalsel juga dinilai sulit dihubungi ketika petani membutuhkan informasi terkait kepastian penyerapan gabah
Kondisi tersebut membuat Amran geram. Ia menegaskan perlunya perbaikan sistem agar penyerapan gabah berjalan lebih optimal.
“Ini nggak bisa dibiarkan. Harus ada perbaikan sistem. Kalau ada yang tidak mau bekerja untuk rakyat, lebih baik minggir,” tegasnya.
Amran menambahkan, pencopotan pimpinan Bulog Kalsel bukan sekadar bentuk sanksi, melainkan langkah konkret untuk memperbaiki kinerja Bulog dalam mendukung kesejahteraan petani.
Menurutnya, pemerintah tidak akan tinggal diam melihat petani terus dirugikan akibat buruknya sistem penyerapan.
“Kita tidak bisa membiarkan petani terus dirugikan, harus ada perbaikan nyata. Bulog harus turun ke lapangan, bukan sekadar menunggu di gudang," kata dia
"Ke depan kita akan terus pantau agar penyerapan gabah berjalan optimal,” pungkas Amran
