Anggota DPR dari Fraksi Partai Demokrat, Hinca Panjaitan, menyoroti dengan nada prihatin dan ironi bahwa Sumatera Utara (Sumut) selama lima tahun terakhir menduduki posisi tertinggi secara nasional dalam penyalahgunaan narkoba.
"Sumatera Utara ini juara nasional penyalahgunaan narkoba lima tahun berturut-turut. Ini bukan prestasi, ini alarm bahaya!" ujar Hinca, yang tampak menyayangkan situasi tersebut meski melontarkannya dengan senyum getir.
Data dari survei prevalensi penyalahgunaan narkoba tahun 2019 yang dipaparkan Kepala BNN mencatat angka mengejutkan, Sumatera Utara berada di puncak dengan 6,5 persen, jauh melampaui provinsi-provinsi lain seperti Sumatera Selatan (5 persen) dan DKI Jakarta (3,3 persen).
Hinca mencoba menjelaskan kemungkinan penyebab tingginya angka ini. Ia menyinggung kondisi geografis dan sosial Sumut yang memiliki banyak kawasan perkebunan dan komunitas nelayan.
"Banyak kebun, banyak nelayan. Mereka bekerja berat. Ada yang pakai narkoba dengan anggapan menambah tenaga. Ini realita di lapangan yang harus kita akui," katanya.
Namun ia tak berhenti di situ. Ia mendorong BNN untuk mengambil langkah lebih strategis dan sistematis.
"Kalau BNN ingin serius memberantas narkoba di Sumut, jangan hanya razia. Perkuat sistem intelijen, libatkan jaringan lokal, dan gunakan pendekatan berbasis data," desaknya.
Dalam rapat itu pula, Kepala BNN mengungkapkan peredaran narkoba di Indonesia mencapai angka fantastis: Rp 500 triliun per tahun. Jumlah itu mempertegas bahwa narkoba bukan hanya ancaman sosial, tapi juga bisnis gelap raksasa yang merusak sendi bangsa.
Isu Sumut sebagai "Juara" dalam penyalahgunaan narkoba menjadi tamparan keras bagi seluruh pemangku kepentingan. Sudah saatnya pendekatan represif dikombinasikan dengan strategi pencegahan, rehabilitasi, dan pemberdayaan masyarakat lokal.
