Komitmen tersebut mengemuka dalam Seminar Proposal Pengembangan Program UHC Premium yang digelar oleh Badan Riset dan Inovasi Daerah (Brida) Kota Medan, Rabu (25/6/2025) di Balai Kota Medan. Hadir dalam kegiatan tersebut jajaran kepala OPD, direktur rumah sakit pemerintah dan swasta, serta seluruh Kepala UPT Puskesmas se-Kota Medan.
Dalam sambutannya, Wali Kota Rico menegaskan bahwa UHC Premium bukan sekadar program layanan gratis berbasis KTP, tetapi sebuah transformasi menyeluruh menuju sistem kesehatan yang inklusif, manusiawi, dan tidak diskriminatif.
"Saya ingin UHC Premium ini segera terealisasi. Bukan hanya soal gratis berobat, tapi tentang standar pelayanan yang tinggi dan merata. Tidak boleh ada lagi pasien yang merasa dianaktirikan, baik yang pakai UHC maupun tidak," tegas Rico.
Rico juga menyoroti pentingnya penanganan darurat tanpa diskriminasi. Ia mengingatkan seluruh rumah sakit di Medan untuk tidak menolak pasien dalam kondisi gawat darurat, apapun status administrasi pasien tersebut.
Lebih jauh, Rico menggagas wacana labelisasi rumah sakit berdasarkan layanan unggulan, seperti RS khusus jantung, kanker, stroke, hingga medical check-up. Tujuannya, memperkuat sistem rujukan dan spesialisasi layanan agar masyarakat tidak lagi kebingungan mencari penanganan medis sesuai kebutuhan.
Sementara itu, Kepala Brida Kota Medan Mansursyah menyampaikan bahwa seminar ini menjadi landasan akademik bagi Pemko dalam merancang kebijakan UHC Premium.
"Program ini akan digarap serius selama tiga bulan, dari Juni hingga September 2025. Kami bekerja sama dengan tim ahli dari FISIP USU untuk memastikan kebijakan yang dihasilkan berbasis data dan kebutuhan riil masyarakat," ujar Mansursyah.
Tim ahli yang dimaksud antara lain Dr. Fernanda Putra Adela, Dr. Agus Suriadi, dan Dr. Selwendri, yang akan mengkaji aspek sosial-politik dan implementasi kebijakan layanan kesehatan di tingkat lokal.
