Menanggapi hal tersebut, Menko Polhukam Mahfud MD menyatakan pelanggaran hukum di tubuh TNI/Polri adalah hal wajar yang telah ada sejak lama.
"Pelanggaran hukum yang dilakukan oknum TNI-Polri itu sejak dulu, biasa. Sama seperti di masyarakat juga ada penjahat, di masjid ada penjahat, di gereja ada penjahat. Tetapi bukan gejala umum dari TNI dan Polri," kata Mahfud pada wartawan, Kamis (29/12).
Mahfud menyebut meski tetap ada oknum pelanggar, hal itu bukan berarti mayoritas TNI-Polri nakal.
"Pasti ada saja yang nakal. Polisi memperkosa, tentara membuang mayat, sejak dulu ada yang begitu. Di masyarakat juga ada. Di masjid ada pembunuhan," kata dia.
Pemerintah, kata Mahfud, memastikan penegakan hukum bagi oknum TNI-Polri yang melanggar aturan. "Itu kan tugas negara. Kalau, mau diapakan? Ya mau ditindak. Kan sudah," kata dia.
Mahfud percaya Panglima TNI Jenderal Andika Perkasa selalu menegakkan aturan. "Kan sudah jelas itu Panglima TNI, tidak bisa tolerir, hukum harus ditegakkan. Saya terus terang, Panglima TNI yang sekarang ini tegas dan saya sangat terkesan.
Pandangan Panglima TNI itu cukup baik, hukum itu harus ditegakkan Karena kalau hukum ditegakkan, tidak bisa diperdebatkan," kata Mahfud.
Selain itu, Mahfud juga menyinggung soal pelanggaran lain yakni kasus dugaan korupsi pengadaan heli AW-101 TNI AU. Mahfud menyebut Panglima TNI siap menegakkan hukum.
"Pokoknya hukum harus ditegakkan. Ini saya kira hal-hal baru, tahun depan penegakkan hukum itu," pungkas dia. (*/mc/edi)
