Hal ini disampaikan Wakil Ketua Komisi II Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Medan Surianto SH (Butong) usai rapat pembahasan Laporan Pertanggungjawaban LPj Walikota Medan pelaksanaan APBD TA 2023 di ruang rapat badan anggaran (Banggar), Gedung DPRD Medan, Selasa (11/6/2024).
Butong ingin Disdikbud Kota Medan agar bisa maksimal memperbaiki sistem pendidikan Kota Medan, agar pendidikan kepada murid SD dan pelajar SMP dapat berjalan dengan baik dan maksimal.
Selain itu, harus ada peningkatan sarana dan prasarana yang harus ditingkatkan, sumber daya manusia (SDM) yang terlibat langsung di dalam pelaksanaan pendidikan juga merupakan hal yang diperbaiki dalam sistem pendidikan di Kota Medan,"kata Butong.
Apalagi sebentar lagi akan memasuki masa Pendaftaran Peserta Didik Baru (PPDB) dilanjutkan tahun pengajaran baru, tandas Butong.
Dikatakan Ketua Fraksi Partai Gerindra DPRD Medan Butong, pihaknya menerima laporan dari warga adanya dugaan praktik korupsi, kolusi dan nepotisme (KKN) dalam pengadaan buku pelajaran untuk siswa siswi di Sekolah Dasar (SD) jajaran Disdikbud Kota Medan.
Belum lagi, pembayaran gaji insentif guru honor di prioritaskan demi peningkatan mutu pendidikan, kedepannya ia ingin pembayaran honor insentif dapat di lakukan setiap bulan, sebut Butong.
Berdasarkan data Disdikbud Kota Medan pada tahun 2021, jumlah guru honorer SD Negeri dan SMP Negeri sebanyak 2.537 orang, dan sekolah swasta Tk, SD dan SMP tercatat 5.744 orang.
Harusnya kesejahteraan, para guru ini menjadi prioritas dalam realisasi anggaran, bagaimana mereka bisa mengajar dan mendidik anak sekolah dengan baik, jika ekonomi dan kesejahteraan tidak mendapatkan perhatian, tentunya kondisinya akan mempengaruhi proses kegiatan belajar dan mengajar di sekolah.
Untuk itu, Butong menekankan pihak Disdikbud Kota Medan harus benar-benar serius untuk berbenah dan harus memiliki program-program yang strategis untuk meningkatkan mutu pendidikan di Kota Medan.
