Hal ini disampaikan Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin usai rapat terbatas antara dengan Presiden Joko Widodo (Jokowi) di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Selasa (2/7/2024).
"Presiden Jokowi ingin harga alat kesehatan dan obat-obatan itu bisa sama dong dengan negara-negara tetangga. Kan kita harga alat kesehatan dan obat-obatan mahal. Kenapa harga obat dan alkes tinggi, yang kedua kok industrinya enggak maju-maju," kata Budi usai bertemu Presiden Jokowi.
Lalu, Budi menjawab, masalahnya kemungkinan karena inefisiensi jalur perdagangan dan tata kelola sehingga peningkatan harga menjadi tidak beralasan. Kemudian, karena kebijakan perpajakan (tax policy) yang tidak berpihak pada industri farmasi di dalam negeri.
Budi lantas mencontohkan, pemerintah tidak mengenakan bea masuk untuk impor barang jadi alat kesehatan seperti USG, tetapi mengenakan bea masuk 15 persen jika mengimpor bahan baku untuk dirakit di dalam negeri.
Kebijakan pajak, lanjutnya, harus dibuat lebih efisien dan lebih sederhana, tetapi tidak mengganggu pendapatan pemerintah. "Ini kan ada inkonsistensi. Di satu sisi kita ingin dorong industri farmasi ini supaya produksi dalam negeri, tapi di sisi lain supporting insentifnya atau insentifnya enggak line (satu garis lurus)," jelas Budi.
Selama Jokowi menjabat, Menkeu enggan beri menjawab masalah tersebut, namun pihaknya akan berkoordinasi dengan Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati dan Menteri Perindustrian Agus Gumiwang Kartasasmita, jelas Menkes.
Dalam dua minggu ke depan, ia akan melapor kepada Presiden mengenai formulasi agar harga obat dan alat kesehatan jauh lebih murah di dalam negeri.
Lanjut, Menkes, pihaknya akan mendorong pemberian insentif bea masuk kepada pabrik pengimpor bahan baku obat dan alat kesehatan ketika Kementerian Kesehatan (Kemenkes) berencana menyebarkan cath lab ke pelayanan kesehatan di semua kabupaten/kota.
"Ingin dong kalau bisa pabrik cath lab dari GE atau dari China bisa masuk. Gimana kita memberikan insentif agar pabrik-pabrik ini bisa masuk karena ada rencana pembelian pemerintah. Koordinasi ini yang tadi Bapak Presiden minta coba dirapikan, nanti kan ada Pak Luhut dalam (rapat) dua minggu mendatang," jelasnya.
