"Untuk mendukung program vaksinasi, pihaknya akan melakukan pengamanan dan pengawalan distribusi vaksin, Polri siapkan 9.668 tenaga medis, 1.948 dokter, 1.356 bidan, 6.364 perawat," kata Idham dalam acara relis akhir Tahun 2020 di Mabes Polri, Jakarta Selatan, Selasa (22/12/2020).
Selain tim medis, ada sebanyak 622 fasilitas kesehatan (faskes) milik Polri bisa digunakan selama proses vaksinasi Corona. Baik yang berlokasi di 52 RS Bhayangkara maupun 570 fasilitas kesehatan tingkat pertama milik korps Bhayangkara lainnya.
Kapolri menyadari saat ini negara Indonesia sedang menghadapi situasi sulit akibat pandemi virus Corona. Bahkan, selama tahun 2020 ini selaku Kapolri telah mengeluarkan dua maklumat berkaitan dengan penanganan Covid-19 di tanah air.
Tak hanya itu, Idham juga menugaskan 566 tenaga medis Polri di RS Darurat COVID-19 Wisma Atlet Kemayoran.
"Selama pandemi Covid-19, Polri juga melakukan berbagai upaya dalam penegasan penanganan pandemi Covid-19. Menerbitkan maklumat Kapolri, menyiapkan 52 RS Bhayangkara sebagai rumah sakit rujukan Polri, menugaskan 566 tenaga medis Polri RS Darurat Covid Wisma Atlet Kemayoran," ucapnya.
"Pihak Polri bersama TNI telah mendirikan 276.952 dapur umum di seluruh Indonesia. Selama bulan Ramadhan diupayakan untuk sahur buka puasa masyarakat," lanjutnya.
Tak hanya Polri yang mengawal distribusi vaksin Corona. KPK pun ikut serta dalam mengawal anggaran vaksinasi Corona. Pengawalan dilakukan agar penyebaran vaksin efektif dan menghindari terjadinya korupsi.
"Bagaimana keberadaan ataupun apa yang dilakukan oleh KPK agar vaksin Covid-19 tidak menimbulkan kerugian negara, ataupun tindak pidana korupsi," kata Wakil Ketua KPK, Nurul Ghufron saat konferensi pers, Senin (21/12).
Dikatakan Ghufron bahwa pihak KPK sejak Maret 2020 sudah ikut terlibat dalam Satgas Penanganan Covid-19. Dia mengaku akan mengawal mulai dari pengadaan alat kesehatan (alkes) hingga peredaran vaksin.
"Sesungguhnya yang utama adalah penanggulangan dampak kesehatannya mulai dari pengadaan alkesnya, termasuk saat ini kalau sudah ditemukan ada vaksinnya, tentu KPK akan mendampingi agar kemudian vaksin ini efektif menyembuhkan Covid-19 tetapi juga efisien tidak menimbulkan kerugian-kerugian negara," paparnya. (dn/ed)
