"Oh, tak tahu aku, nanti dipelajari," kata Edy kepada wartawan, Selasa (22/6/2021).
Namun begitu, mantan Pangkostrad tersebut berjanji akan melakukan pengecekan. "Bisa Pemprov punya utang pula, nanti kita lihat," ungkap Edy.
Bobby mengungkapkan Pemprov Sumut memiliki utang sebesar 433,86 miliar terkait dana bagi hasil (DBH) Pemprov Sumut pada 2020. Menurutnya, dana itu belum disalurkan ke Pemerintah Kota Medan.
"Hingga akhir Desember 2020, dana bagi hasil pajak dari Pemprov Sumut belum ditransfer, sehingga Pemprov Sumut memiliki utang sebesar 433,86 miliar," ungkapnya.
"Faktor lain tidak terpenuhinya realisasi pendapatan asli daerah (PAD) Tahun 2020, karena adanya kebijakan rasionalisasi transfer keuangan daerah dan dana desa oleh pemerintah pusat," sebutnya.
Menurut Bobby untuk menekan kebocoran PAD, pihak Pemko Medan melakukan pengawasan dengan membentuk tim monitoring dan evaluasi terhadap kinerja aparat pengelola pajak daerah.
Selain itu, Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah juga telah memasang tapping box atau alat monitoring transaksi usaha di mesin kasir.
"Untuk menghindari kebocoran pajak, Pemko Medan juga secara berkala memeriksa wajib pajak untuk menguji kepatuhan dalam hal pelaporan SPTPD (Surat Pemberitahuan Pajak Daerah) dengan melaporkan hasil penjualan," kata Bobby. (*/cnn/ Edi)
