"Setelah menerima surat permohonan penghentian kasus, Polda Aceh akan melaksanakan gelar perkara untuk menerapkan restrorative justice dan penyelidikan kasus dihentikan,” kata Kabid Humas Polda Aceh Kombes Pol Winardy, Rabu (29/12) malam.
Dia menyebut, langkah itu diambil karena Polda Aceh menghargai perdamaian yang selama ini berjalan sesuai Memorandum Of Understanding (MoU) Helsinki, yang ditandatangani pada 15 Agustus 2005 lalu.
Selain itu, tindakan restorative justice dilakukan karena adanya jaminan berbagai pihak, serta adanya surat permohonan penghentian penyelidikan yang diajukan oleh Juru Bicara Komite Peralihan Aceh (KPA) Pusat, Azhari Bin Ibrahim alias Azhari Cagee.
“Maka kita mempertimbangkan agar kasus itu bisa diselesaikan secara restorative justice,” ujarnya.
Untuk itu, Polda Aceh, kata Kombes Pol Winardy, meminta agar hal serupa tidak terjadi lagi dikemudian hari. Karena bisa dimanfaatkan oleh pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab untuk mengacaukan perdamaian Aceh.
Pihaknya juga mengimbau agar masyarakat Aceh cerdas dalam menyikapi isu-isu yang berkembang demi kondusifitas keamanan terjaga dan untuk menghilangkan stigma negatif terhadap Aceh.
“Stigma negatif itu harus kita hilangkan dan menjadikan Aceh sebagai daerah yang sejuk, damai bagi investor demi kemakmuran masyarakat di masa yang akan datang,” pungkasnya. (mc/ed)
