Dalam keterangannya, Sabtu (16/4/2022) di Medan, Ade Jona menjelaskan, UMKM saat ini telah menjadi tulang punggung perekonomian Sumut. UMKM merupakan salah satu sektor yang bisa bertahan selama pandemi dan dua tahun belakangan ikut berpartisipasi dalam meningkatkan ekonomi Sumut.
Ade Jona berharap pemerintah pusat turut mendukung penuh pertumbuhan UMKM di daerah Sumut, tidak hanya di Jakarta dan Pulau Jawa saja.
“Sumut mempunyai lebih dari 500 ribu UMKM tersebar di 33 kabupaten/kota. Namun tidak semuanya mendapatkan kesempatan untuk berkembang dan bertahan di masa pandemi ini,” ujarnya.
Mewakili HIPMI Sumut dan warga Sumut, Ade Jona berharap agar seluruh UMKM mendapatkan dukungan untuk berkembang, baik dalam bentuk fasilitas, pendidikan, maupun modal.
Begitu pun untuk pembangunan sektor pariwisata nasional melalui prorgam Kaldera Toba. Danau Toba saat ini telah ditetapkan sebagai kawasan UNESCO Global Geopark.
Ade Jona berharap ke depannya potensi Danau Toba sebagai Wisata Dunia (World Class Tourism) tetap dikawal dan dikembangkan melalui pembuatan strategi kebijakan yang tepat dan komprehensif.
“Kita ingin pemerintah pusat juga fokus pada pembangunan UMKM dan pariwisata, terlebih yang ada di Sumatera Utara,” terang Ade Jona Prasetyo.
Pertemuan HIPMI seluruh Indonesia bersama Presiden Jokowi berlangsung di Istana Negara, Senin (11/4) yang dihadiri 34 Ketua Umum Badan Pengurus Daerah (BPD) HIPMI seluruh Indonesia yang dipimpin langsung Ketum BPP HIPMI, Mardani H Maming.
Selanjutnya, acara dirangkaikan dengan dialog yang dipandu langsung Menteri Investasi dan Kepala BKPM RI, Bahlil Lahadalia.
Menurut Ketua Umum BPP HIPMI Mardani H Maming, dalam pertemuan ini Presiden menyampaikan kondisi dunia saat ini yang tidak dapat diprediksi dan berdampak terhadap Indonesia.
Karena itu kata dia, Presiden menyarankan agar HIPMI terus beradaptasi dengan situasi yang tak terduga saat ini. Selain itu, Mardani juga menekankan pentingnya konsistensi dalam menciptakan inovasi.
Presiden menginstruksikan jajaran pemerintah baik pusat maupun daerah untuk merencanakan, mengalokasikan, dan merealisasikan paling sedikit 40 persen nilai anggaran belanja barang/jasa untuk menggunakan produk usaha mikro, usaha kecil, dan koperasi dari hasil produksi dalam negeri, kutip Mardani H Maming.
“Mudah-mudahan itu berjalan sesuai dengan keinginan Presiden. Dan beliau tadi menyampaikan akan mengawasi setiap hari dan hal itu akan disambut sama pengurus-pengurus daerah maupun pengusaha-pengusaha yang ada di Indonesia,” tandas Mardani H Maming.
