Inspektorat Provinsi Sumatera Utara (Provsu) akan segera menyusun prioritas tindak lanjut perangkat daerah yang mempunyai perhatiannya.
Hal ini disampaikan Kepala Inspektorat Provinsi Sumut Lasro Marbun yang di konfirmasi via saluran telepon kepada wartawan, Selasa (23/5) menjelaskan, dirinya bersama tim sudah ke lapangan.
"Tadi malam saya ikut, tapi beberapa saja. Karena sebelumnya mendampingi KPK. Nanti saya baca dulu laporannya, cari dulu supaya saya baca," ungkapnya.
Lasro juga menyampaikan akan melakukan pemeriksaan terkait kualitas dan kuantitasnya dan apa saja di perangkat daerah apa saja rekomendasi dari LKPJ tersebut, kemudian terus mendeskripsi persoalannya seperti apa.
"Saya belum dapatkan," katanya."Jadi kalau ada, kalau jelas, yang pertama berarti Inspektorat akan menyusun prioritas tindak lanjut untuk perangkat daerah yang mempunyai perhatian Pansus LKPJ ke lapangan," tegasnya.
Kedua, karena sudah diperiksa rekan kerja kita, BPK RI atau yang lain kalau belum diperiksa akan kita periksa. Kita mendorong pengevaluasiannya.
Ketiga, memang semakin menyadarkan teman-teman seluruh jajaran Pemprov Sumut untuk lebih tertib, lebih patuh dan lebih disiplin dalam pelaksanaan anggaran, baik pemanfaatan barang dan jasa baik jasa konstruksi pengadaan barang dan jasa konsultasi.
Keempat, akan menjadi perhatian bersama untuk meningkatkan ketertiban, kedisiplinan dan kepatuhan negara dalam pelaksanaan anggaran 2023.
Kelima, memperingatkan kepada jajaran yang kemungkinan ada niat-niat yang tidak betul.
"Tapi lebih dalamnya, saya akan lihat dulu di perangkat daerah yang ada perhatian itu, bagaimana kualitas dan kuantitasnya, setelah itu baru menyusun rencana aksi untuk ditindaklanjuti apakah masuk kategori pembinaan atau pemeriksaan.
Sebagaimana diberitakan sebelumnya Gubernur Sumut Edy Rahmayadi menerima rekomendasi hasil pembahasan DPRD Sumut terhadap LKPJ Gubernur akhir tahun 2022.
Dalam sambutannya, Edy Rahmayadi langsung menjawab beberapa poin laporan Pansus LKPJ dan pendapat fraksi.Menurut Edy Rahmayadi, ada beberapa poin laporan Pansus dan pendapat fraksi yang perlu di-cross check lagi.
Pertama, mengenai perkembangan proyek multiyears pembangunan jalan dan jembatan senilai Rp 2,7 triliun. Edy membantah progress pembangunan sangat sedikit. Ia mengungkapkan hingga kini progress pembangunan sudah mencapai kurang lebih 40 persen.
