Operasi ini menargetkan praktik ilegal seperti pemerasan, pungutan liar (pungli), intimidasi, hingga kekerasan fisik oleh individu atau kelompok yang selama ini meresahkan pelaku usaha dan warga.
Brigjen Pol Trunoyudo Wisnu Andiko, Karopenmas Divisi Humas Polri, menegaskan bahwa operasi ini merupakan langkah konkret untuk memutus mata rantai premanisme yang telah berkembang menjadi "penyakit kronis" di sektor informal maupun formal. “Premanisme bukan hanya merugikan masyarakat, tetapi juga merusak iklim investasi. Kami tidak akan berkompromi dengan pihak mana pun yang mengganggu stabilitas negara,” tegas Trunoyudo dalam konferensi pers di Jakarta, Selasa (6/5).
Surat Telegram Nomor STR/1081/IV/OPS.1.3./2025 telah dikirim ke seluruh jajaran Polda dan Polres untuk menginstruksikan penindakan tegas. Sasaran operasi meliputi lokasi rawan seperti pasar tradisional, terminal, kawasan industri, hingga proyek infrastruktur strategis yang kerap menjadi sasaran pemerasan.
Kolaborasi TNI-Pemda: Antisipasi Jaringan Berpengaruh
Tak hanya mengandalkan personel kepolisian, operasi ini melibatkan Tentara Nasional Indonesia (TNI), pemerintah daerah, serta lembaga terkait untuk memastikan pendekatan holistik.
“Kami bekerja sama dengan pemda untuk memetakan lokasi rawan dan mengidentifikasi aktor intelektual di balik jaringan preman,” ujar Trunoyudo.
Sinergi ini diharapkan mengungkap keterlibatan oknum berpengaruh yang selama ini “melindungi” aksi premanisme.
Respons Pelaku Usaha dan Sinyal Kritis LSM
Pelaku usaha menyambut positif langkah Polri. “Selama ini, kami harus membayar ‘pajak jalan’ ke preman hanya untuk mengirim barang. Jika operasi ini konsisten, biaya logistik bisa turun,” tutur Andi, pemilik usaha tekstil di Tanah Abang, Jakarta.
Namun, sejumlah LSM mengingatkan risiko operasi besar-besaran. Direktur Indonesia Police Watch (IPW), Neta S. Pane, meminta Polri transparan dalam penindakan.
“Pastikan operasi tidak sekadar menangkap ‘kambing hitam’, tetapi menyasar aktor utama yang selama ini kebal hukum,” tegasnya.
Polri menargetkan operasi ini tidak hanya membersihkan wilayah dari premanisme, tetapi juga memulihkan kepercayaan masyarakat dan investor asing.
Data Kementerian Investasi mencatat, setidaknya 23% keluhan investor terkait gangguan premanisme di kawasan industri pada 2024.
“Keberhasilan operasi ini akan menjadi tolok ukur komitmen Indonesia dalam menciptakan ekosistem bisnis yang aman,” tambah Trunoyudo.
Operasi ini diprediksi akan berlangsung hingga akhir 2025, dengan evaluasi berkala oleh pusat kendali di Jakarta. Masyarakat diimbau melapor via hotline 110 atau aplikasi Polri Mobile untuk memberikan informasi terkait premanisme.
Operasi serentak Polri ini menjadi ujian bagi penegakan hukum di Indonesia. Di satu sisi, langkah tegas dibutuhkan untuk mengembalikan rasa aman. Di sisi lain, tanpa pendekatan berkeadilan dan pemberantasan korupsi sistemik, premanisme hanya akan berganti wajah.
