SK ini sendiri telah diserahkan oleh Presiden Joko Widodo pada acara Penyerahan SK Hutan Adat, SK Hutan Sosial dan SK Tanah Objek Reforma Agraria (TORA), secara virtual dari Istana Negara yang diikuti seluruh Provinsi di Indonesia.
Hal ini disampaikan Gubernur Sumut (Gubsu) Edy Rahmayadi usai mengikuti acara Penyerahan SK Hutan Adat, Hutan Sosial dan TORA secara virtual di Aula Tengku Rizal Nurdin, Jalan Jenderal Sudirman Nomor 41 Medan, Kamis (7/1/2021) kemarin.
Dikatakan Gubsu bahwa Insya Allah, kedepannya Pemprovsu akan berupaya untuk menambah luas Hutan Sosial, Adat dan TORA. Target kita untuk Sumut yaitu mendapat 509.000 hektare untuk hutan yang dikelola masyarakat. Dan tentunya ini bisa dipergunakan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
Ada 20 kabupaten di Sumut yang mendapatkan SK Hutan Sosial dan Hutan Adat yakni Asahan, Batubara, Dairi, Deliserdang, Humbahas, Karo, Labuhanbatu, Labura, Langkat, Madina, Palas, Paluta, Pakpakbharat, Samosir, Sergei, Simalungun, Tapsel, Tapteng, Taput dan Toba. Luas Lahan untuk Hutan Sosial yang diberikan 68.674,53Ha sementara Hutan Adat 2.393,83Ha.
Sesuai arahan Presiden Jokowi, kita akan memberikan pendampingan kepada masyarakat pengelola hutan agar tujuan kita membuat hutan lebih produktif bisa tercapai, sebut Gubsu.
Gubsu menerangkan bahwa pihaknya membutuhkan kerjasama dengan para ahli perkebunan, perhutanan, perikanan dan lainnya, sehingga kita bisa menemukan apa yang cocok di hutan tersebut karena hutan di setiap daerah kita berbeda-beda karakteristiknya. Kita akan kembangkan sesuai dengan potensi daerahnya masing-masing.
Mudah-mudahan apa yang kita rencanakan bisa terwujud sesuai harapan, demi meningkatkan kesejahteraan masyarakat sekaligus melestarikan hutan-hutan kita, pungkas Gubsu.
