Dalam forum Musrenbang tersebut, Gubsu mengingatkan kembali kepada Pemerintah Kabupaten/Kota agar fokuskan pada program dan sektor yang potensial serta unggulannya
Hadir di antaranya Staf Ahli Menteri Bidang Ekonomi dan Pembangunan Kemendagri Hamdani, Wakil Ketua DPRD Sumut Harun Mustafa Nasution dan Rahmansyah Sibarani, Kasdam I/BB Brigjen TNI Didied Pramuditho serta para Bupati/Walikota se-Sumut. Turut mendampingi, Wakil Gubernur (Wagub) Sumut Musa Rajekshah, Sekdprov R Sabrina, Kepala Bappeda Hasmirizal Lubis, Kadis Kominfo Irman Oemar dan pejabat eselon II lainnya.
Pandemi Covid-19 yang melanda dunia, kata Gubernur, telah memengaruhi sendi kehidupan masyarakat, terutama pertumbuhan ekonomi yang mengalami kontraksi di semua sektor. Untuk itu, Musrenbang kali ini mengedepankan rencana kerja pembangunan daerah (RKPD) sebagai upaya memulihkan ekonomi dan kehidupan masyarakat.
“Ada beberapa target pembangunan yang tidak bisa terpenuhi di 2021 karena kondisi Covid-19, akan kita lanjutkan di 2022. Karena itu temanya adalah Percepatan Pemulihan Ekonomi dan Kehidupan Masyarakat, yang menjadi fokus pembangunan, seperti peningkatan nilai tambah di sektor agraris, pariwisata, peningkatan sarana dan prasarana ketenagakerjaan, akses mutu pendidikan, kesehatan, pelayanan sosial dan infrastruktur,” ujar Gubernur.
Langkah pemulihan dimaksud, lanjut Gubernur, dapat dijalankan dengan memfokuskan pembangunan di sektor tertentu sesuai potensi dan unggulan masing-masing daerah. Karenanya pemerintah kabupaten/kota dan seluruh pemangku kepentingan diminta untuk aktif, agar alokasi anggaran yang diberikan melalui Bantuan Keuangan Provinsi (BKP) dimanfaatkan secara maksimal dan efektif.
“Kita tidak lagi seperti membagi roti. Jadi siapa (daerah) yang membutuhkan prioritas pembangunan sesuai potensi daerahnya, akan diakomodir. Tidak ada tempat bagi daerah yang apatis, karena hasilnya bukan hanya untuk daerah itu saja, tetapi untuk Provinsi Sumatera Utara,” jelas Edy.
Gubsu Edy tetap meminta semua pihak khususnya DPRD Sumut memberikan dukungan penuh agar pembangunan menuju Sumut Bermartabat dapat segera terwujud. Mengingat beberapa rencana besar seperti Islamic Center, areal peternakan dan pertanian baru, pembangunan bandara di Madina, serta infrastruktur wilayah perbatasan antar Provinsi.
Selain itu, Edy juga mengungkapkan upaya peningkatan Pendapatan Asli Derah (PAD) Sumut dengan menaikkan Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (PBBKB) masih tergolong kecil bila dibandingkan dengan sejumlah provinsi lain yang mencapai 10%, atau lebih besar dari yang ditetapkan di provinsi ini (7,5%).
Kemudian, Gubsu juga melakukan penyederhanaan instansi di antaranya Disdukcapil yang dinilai tidak diperlukan untuk tingkat provinsi, Dinas Pertanian dan Perkebunan serta Dinas Kehutanan dan Lingkungan Hidup.
Dalam Musrenbang Sumut, Staf Ahli Menteri Bidang Ekbang Kemendagri, Hamdani menyebutkan bahwa hasil rapat koordinasi teknis perencanaan pembangunan Sumut yang diusulkan ada 11 usulan telah diakomodir pemerintah pusat.
Di antaranya peningkatan kapasitas tenaga kesehatan, kualitas SDM guru SMA/SMK, pembangunan jalan akses Kawasan Strategis Pariwisata Nasional (KSPN) Danau Toba di Humbahas dan Samosir, pengembangan desa wisata, akses ke KEK Sei Mangkei dan Kualatanjung, jalan Tol Trans Sumatera Medan-Pekanbaru dan lainnya.
“Untuk tema RKPD 2020 Provinsi Sumatera Utara ini telah mendukung tema RKP Nasional Tahun 2020 yaitu ‘Pemulihan Ekonomi dan Reformasi Struktural’,” sebut Hamdani.
Dikatakan Hamdani bahwa dalam pemulihan ekonomi rencana pembangunan di Sumut harus refokusing memperkuat infrastruktur pelayanan dasar mulai dari fasilitas kesehatan, penunjang kesehatan, energi dan telekomunikasi, serta ketahanan pangan.
Sedangkan untuk asumsi pandemi dapat dikendalikan pada tahun depan, sektor ekonomi yang bisa diperkuat adalah pariwisata, industri, perdagangan, kelautan dan perikanan, kata Hamdani.
“Mempertimbangkan keterbatasan pendanaan yang ada, secara rasional perlu dilakukan reprioritas jenis proyek agar beban pembangunan tidak terlalu besar dan tidak menjadi beban fiskal pada masa mendatang,” paparnya.
Pembangunan infrastruktur berbasis Teknologi dan Informasi, lanjutnya, menjadi krusial agar masyarakat bisa produktif, memperoleh layanan publik yang lebih baik, dan terintegrasi dalam aktivitas ekonomi berbasis digital.
Serta pembangunan infrastruktur berbasis Teknologi dan Informasi menjadi krusial agar masyarakat tetap produktif dalam bekerja, memperoleh layanan publik yang lebih baik, dan tetap terintegrasi dalam aktivitas ekonomi berbasis digital, ujar Hamdan.
Sementara itu, Wakil Ketua DPRD Sumut Harun Mustafa Nasution mengapresiasi pelaksanaan Musrenbang RKPD Tahun 2022 kali ini. Pihaknya pun berharap Pemerintah Provinsi Sumut (Pemprovsu) dapat mengakomodir pokok-pokok pikiran dan aspirasi dari rakyat.
“Kami berharap forum Musrenbang ini benar-benar objektif dan menghasilkan program yang bisa menghapus keraguan dan pesimisme di masyarakat,” ujar Harun.
Harun pun menyadari bahwa kondisi pandemi Covid-19 membuat pembangunan terkendala, karena penggunaan anggaran diarahkan untuk penanganan kesehatan masyarakat. Sehingga diharapkan tahun mendatang, dapat menjadi titik awal dimana provinsi Sumut bisa mencapai target pemulihan ekonomi dan kesehatan masyarakatnya. ( */Edi S)
