Belum lagi, optimalisasi tata kelola antar matra seperti lewat Komando Gabungan Wilayah Pertahanan maupun satuan lain hingga soal prajurit nakal, selain masalah pengembangan alutsista.
Presiden Jokowi harus bisa memilih berdasarkan parameter kompetensi dan kebutuhan, bukan berbasis pada pencitraan saat ini.
Presiden Jokowi harus teguh dan memilih kandidat Panglima Tentara Nasional Indonesia (TNI) yang sesuai dengan kebutuhan di masa depan.
Hal ini disampaikan Wakil Direktur Eksekutif Imparsial, Gufron Mabruri berharap agar pemilihan Panglima TNI pengganti Hadi kembali kepada substansi dasar, yakni pemilihan Panglima TNI merupakan Hak Prerogatif Presiden dan sebuah proses biasa dalam tubuh TNI.
"Terlepas dari semua kegiatan yang dilakukan oleh KSAD, KSAL atau KSAU, kalau menurut saya proses pergantian Panglima TNI dikembalikan ke mekanisme seperti biasa, hak prerogatif Presiden Jokowi untuk memilih dan menentukan siapa Panglima TNI," kata Gufron kepada wartawan.
Gufron mengatakan, pemilihan Panglima harus memenuhi sejumlah kriteria. Pertama, pemilihan Panglima TNI ke depan harus berbasis rekam jejak masing-masing kandidat seperti prestasi dan sepak terjang.
Kedua, Presiden Jokowi perlu mencari kandidat Panglima TNI yang mampu memenuhi prinsip demokrasi, HAM dan memastikan para kandidat bebas dalam pelanggaran HAM.
Ketiga, pemilihan Panglima TNI harus sesuai UU TNI, salah satunya dengan syarat pernah atau sedang menjabat sebagai kepala staf angkatan.
Selain itu, pemilihan Panglima TNI perlu mempertimbangkan soal rotasi kepemimpinan antar matra.
"Rotasi antar Matra itu selain mendorong kesetaraan di antara semua matra, itu juga soliditas di tubuh TNI karena setiap matra punya kesempatan yang sama," kata Gufron.
Oleh karena itu, Gufron memandang kriteria-kriteria lebih penting daripada sekadar selebrasi dukungan atau sorotan pemberitaan.
