Notification

×
Copyright © Best Viral Premium Blogger Templates

Iklan

Menko Perekonomian : Kepala Daerah Harus Waspadai Daerah Medan, Tebing Tinggi, Tapanuli Selatan, Madina dan Nias

Jumat, 10 September 2021, September 10, 2021 WIB Last Updated 2021-09-09T19:11:19Z

Wasantara online.com @Medan - Secara umum kasus aktif di Provinsi Sumatera Utara (Sumut) mengalami penurunan. Namun demikian, Provinsi Sumut masih menjadi yang tertinggi di Sumatera.

Hal ini disampaikan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Airlangga Hartarto, dalam Rapat Koordinasi Penanganan COVID-19 bersama Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) Sumut di Sumatera Utara, Kamis, (9/9/2021).

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Airlangga Hartarto, menyampaikan secara umum kasus aktif di Sumatera Utara mengalami penurunan.Namun demikian, Provinsi Sumut masih menjadi yang tertinggi di Sumatera.

Airlangga pun memberi catatan pada pemerintah daerah, terkait penyesuaian data kasus, vaksinasi, dan jumlah testing.

"Apresiasi kepada pemerintah Sumatera Utara bersama forkopimda atas penurunan kasus termasuk juga di kota Medan," kata Airlangga. 

Airlangga lantas meminta pada Kepala Daerah di Sumut untuk memperbaiki data penanganan kasus COVID-19 di daerahnya masing-masing. Alasannya karena data yang dilaporkan oleh pemerintah daerah tidak sinkron dengan data yang ada di Kementerian Kesehatan.

Airlangga mengatakan saat ini Sumut menjadi daerah dengan kasus aktif tertinggi di Pulau Sumatera sebanyak 15.685 kasus, meski telah mengalami penurunan sebesar 37 persen.

"Namun harus menjadi catatan, masih ada kasus yang lebih dari 21 hari yang tentunya itu perlu di-cleansing datanya. Apakah sembuh, apakah meninggal. Sehingga itu yang membuat Sumatera Utara berada dalam posisi kedua secara nasional," kata Airlangga.

Sementara itu, untuk Kota Medan, Airlangga mengatakan kasusnya sudah turun, namun masih tinggi secara akumulatif. Ia menyimpulkan tingginya angka kumulatif tersebut dikarenakan ada data yang belum diperbaharui.

Ketua Komite Penanganan COVID-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional (KPCPEN) tersebut pun memberi arahan pada gubernur dan walikota untuk mengadakan rapat khusus, terkait data COVID-19 di Sumut dengan Kemenkes, dan menyarankan untuk meminta pembaharuan data agar segera sinkron.

"Memang (ketidakterbaharuan data) terjadi di beberapa tempat, bukan hanya di Sumatera Utara. Tapi ini penting bagi pusat supaya kita tidak lengah. Kalau kita bisa perbaiki itu semua kita bisa menang," kata Airlangga.

Selain itu, Airlangga juga menjelaskan mengapa terjadi flag atau tanda merah pada beberapa wilayah di Sumut. Menurut Airlangga, flag yang terjadi di Kota Tebing Tinggi, Tapanuli Selatan, dan Mandailing Natal, disebabkan karena rendahnya angka testing, dengan persentase masih kurang dari 1 persen. Rendahnya angka testing tersebut yang membuat tingginya rating kasus positif.

"Sehingga tentu kalau testingnya rendah inikan menentukan. Levelnya adalah level 3. Kalau testingnya ditingkatkan tentu ratingnya akan turun. Karena kalau kita bicara terkait dengan yang ditesting kurang dari 1 orang 0,45 persen, nah tentu ini yang menjadi flag," kata Airlangga.

Kemudian di daerah Nias, flag disebabkan karena kecilnya angka vaksinasi. Persentase vaksinasi Nias sendiri baru mencapai 6 persen. Secara keseluruhan, persentase vaksinasi di Sumut baru menyentuh angka 23 persen. Angka tersebut masih berada di bawah nasional yang sebesar 32 persen.

"Menjadi catatan juga, tingkat vaksinasinya masih di bawah nasional, jadi itu yang harus dikejar. Dan khusus dengan itu, konsolidasi menjadi penting," ujar Airlangga.

Terkait keluhan daerah Sumut soal suplai vaksinnya yang masih kurang, Airlangga mengatakan akan segera ditambah. Sebab, jutaan dosis vaksin sudah kembali masuk ke tanah air.

Komentar

Tampilkan

  • Menko Perekonomian : Kepala Daerah Harus Waspadai Daerah Medan, Tebing Tinggi, Tapanuli Selatan, Madina dan Nias
  • 0

Terkini

Topik Populer