Banyak terjadi orang melanggar etika yang substansinya melanggar hukum, melanggar hak-hak masyarakat, masih berkilah, saya belum terbukti bersalah di pengadilan, pelanggaran etika masih kerap terjadi dan enak-enak saja.
Penegasan ini disampaikan Menko Polhukam Prof. Dr. Mahfud MD dalam acara peluncuran dan dialektika buku 'Etika Pemerintahan' oleh Masyarakat Ilmu Pemerintahan Indonesia (MIPI) melalui keterangan tertulis, di Jakarta Jumat (5/5/2023).
Menurutnya banyak pelanggaran etika di tengah masyarakat bahkan tak malu telah melanggar. Mahfud heran, ada pejabat yang baru keluar dari penjara tapi ajak perangi koruptor. Lucunya, masih banyak juga yang berkilah karena alasan hukum.
Dikatakan Mahfud, hukum sebagai produk politik sering dimain-mainkan. Padahal, pedoman kehidupan di dalam masyarakat tersebut mencakup empat hal, di antaranya, norma agama, norma kesusilaan, norma kesopanan, dan norma hukum.
Mahfud berharap buku 'Etika Pemerintahan' bisa dibaca banyak orang dari berbagai kalangan, khususnya para birokrat atau penyelenggara pemerintahan. Menurutnya, birokrat yang membaca buku adalah birokrat yang intelek.
"Bagaimana agar tingkat baca buku naik, karena tingkat peradaban manusia ditentukan oleh seberapa tingkat membaca masyarakat. Demikian pula, etika pemerintahan bukan hanya penting tapi juga merupakan prasyarat terwujudnya good and clean governance," imbuhnya,
Dalam acara tersebut, Mahfud diberi gelar Sang Penjaga Etika Pemerintahan Indonesia oleh Ketua Masyarakat Ilmu Pemerintahan Indonesia (MIPI), Dr. Bahtiar.
