Hal ini disampaikan calon presiden (Capres) Nomor 3, Ganjar Pranowo, saat menanggapi jawaban dari Capres, Prabowo Subianto soal utang pemerintah dalam debat Capres 2024 di Jakarta, Minggu, 7 Januari 2024.
Ganjar mengatakan bahwa utang memang sesuatu yang perlu diwaspadai, terutama pada pembangunan infrastuktur yang berisiko tinggi.
“Infrastruktur yang punya risiko tinggi kita harus hitung betul ini karena ini pernah dilakukan dan bikin negara kolaps karena utang,” kata Ganjar.
Untuk itu, lanjutnya, diperlukan pertumbuhan ekonomi sebesar 7 persen untuk bisa menggunakan kekuatan dalam negeri demi pembangunan.
“Kemudian governace bisa berjalan dengan baik maka ICORE bisa turun 4 persen dan kemudian kita mesti anti korupsi, kalau itu tidak dilakukan maka tidak akan tumbuh ekonomi kita,” tegasnya.
Ganjar menambahkan, bahwa dalam konteks industri pertahan Indonesia, maka perlu penguatan industi dalam negeri
“Jadi mohon maaf kaitan dengan utang, no utang no usang, sehingga harus kita betul-betul kita lakukan transfer of teknologi dalam negeri,” imbuhnya.
Sebagai informasi, Indonesia tidak pernah mengalami gagal bayar utang atau default. Melalui Kementerian Keuangan (Kemenkeu) mengumumkan posisi utang Indonesia hingga akhir November 2023 sebesar Rp8.041,01 triliun.
Rasio utang tersebut terhadap PDB sebesar 38,11 persen, jauh dari ketetapan UU Nomor 1 tahun 2003 tentang Keuangan Negara yang mewajibkan rasio utang pemerintah adalah maksimal 60 persen dari PDB. Serta, masih di bawah target yang telah ditetapkan melalui Strategi Pengelolaan Utang Jangka Menengah periode 2023-2026 di kisaran 40 persen. (*)
