Kedatangan para jukir dan keluarganya didampingi elemen masyarakat meminta Walikota Medan dan DPRD meninjau penerapan peraturan tentang parkir berlangganan. Karena hal ini berimbas kepada nasib rakyat kecil khususnya para jukir yang selama ini bekerja untuk menghidupi keluarganya.
“Kami meminta kepada pihak DPRD Medan untuk melakukan pembatalan terhadap Perwal parkir berlangganan,” teriak para jukir sembari membentangkan poster yang meminta Walikota Medan Untuk membatalkan Perwal Parkir berlangganan dan kebijakan parkir berlangganan semakin memiskinkan rakyat kecil.
Wawan dan Adiwarman Lubis dari elemen masyarakat dalam orasinya di depan gedung DPRD Medan meminta Walikota membatalkan Perwal No 26 Tahun 2024. Karena lebih banyak mudharatnya dari pada manfaatnya bagi masyarakat Kota Medan.
Penerapan Perwal No. 26 tahun 2024 dinilai cacat hukum karena tidak didahului dengan Perda dan disahkan oleh DPRD Medan sebagai mitra dari Pemko Medan di bidang Pengawasan kinerja Wali Kota/Pemko Medan.
Disamping itu, lanjut Wawan, telah terjadi tumpang tindih pendapatan antara Dishub Medan dan Dispenda Medan (Bapenda) terkait regulasi pelataran dan tepi jalan yang dikawatirkan dapat menurunkan PAD Kota Medan dari kontribusi parkir.
Orasi puluhan jukir itu, akhirnya mencair setelah anggota DPRD Medan Dumasari Hutagalung dari Fraksi Gerindra. Duma yang menjumpai langsung para pendemo, berjanji akan melanjutkan aspirasi pendemo karena fraksinya segera melakukan rapat bersama pihak terkait.
“Kami, segera akan melakukan rapat. Mengenai jadwalnya serahkan saja sama kami,” kata Duma menjawab desakan para pendemo.
Setelah mendapat jawaban dari anggota fraksi Gerindra itu, para pendemo langsung bergerak menuju pintu depan Balai Kota Medan yang telah dijaga ketat oleh aparat kepolisian.
Sementara itu Kepala Dinas Perhubungan (Kadishub) Medan, Iswar Lubis mengatakan, bahwa yang menyatakan bahwa Perwal memang tak ada turunan Perdanya.
“Yang ngomong gitu adalah orang yang tak mengerti tentang Perwal. Kami membuat aturan pasti sudah di bahas di Bagian Hukum Pemko Medan,” ujarnya.(Rel)
