Atasi Banjir, Pemprov Jambi Siapkan Rp 25 Miliar Untuk Pembebasan Lahan Di Wilayah Sungai Asam

Jambi, www.wasantaraonline.com -Pemerintah Provinsi Jambi akhirnya mengambil langkah konkret dalam mengatasi banjir yang kerap melanda wilayah Kota Jambi, khususnya di sekitar Sungai Asam dengan mengalokasikan anggaran sebesar Rp25 miliar untuk pembebasan lahan di sekitar pintu air Sungai Asam.

Pernyataan ini disampaikan langsung Gubernur Jambi, Dr. H. Al Haris, S.Sos., MH, saat mendampingi Kunjungan Kerja Reses Komisi V DPR RI ke Stasiun Pompa Air Sungai Asam, Senin (14/4/2025) pagi.

“Kami dari Pemprov Jambi siap berkolaborasi dengan Pemerintah Kota Jambi dan Kementerian PUPR untuk menyelesaikan masalah lahan yang selama ini menjadi hambatan utama. Untuk itu, kami telah siapkan anggaran sebesar 25 miliar rupiah,” ujar Al Haris.

ROMBONGAN DPR RI TIBA DI JAMBI, TINJAU LOKASI KRUSIAL

Rombongan Komisi V DPR RI yang dipimpin Wakil Ketua Komisi V, Ir. Ridwan Bae dan Robert Rouw, tiba di Bandara Sultan Thaha Saifuddin Jambi sekitar pukul 10.40 WIB. Mereka langsung disambut oleh jajaran pimpinan daerah seperti Ketua DPRD Provinsi Hafiz Fattah, Sekda Dr. Sudirman, Wali Kota Jambi Maulana, Wakil Wali Kota Diza Hazra Aljosha, serta pejabat mitra kerja lainnya.

Nama-nama besar seperti Adian Napitupulu, Edi Purwanto, H. Bakrie, Musa Rajekshah, dan anggota Komisi V lintas fraksi lainnya juga turut serta dalam kunjungan penting ini.

KENDALA UTAMA: LAHAN DAN KOLOM RETENSI

Dalam peninjauan langsung ke lapangan, Ridwan Bae menyoroti dua masalah utama yang menghambat penanganan banjir di Sungai Asam:

1. Proses pembebasan lahan yang belum selesai.
2. Belum adanya kolam retensi untuk menampung limpahan air hujan.

“Banjir ini sudah jadi persoalan tahunan. Namun sayangnya, dari dulu masalah lahan dan kolam retensi belum juga dituntaskan. Kita minta ini segera disikapi secara serius,” tegas Ridwan.

MASALAH LAMA SEJAK 2016

Anggota DPR RI Dapil Jambi, H. A. Bakri, menambahkan bahwa konflik pertanahan di sekitar Sungai Asam ini sudah terjadi sejak tahun 2016 dan belum menemukan solusi hingga kini.

“Perencanaan teknisnya sudah bagus. Tapi jika masalah lahan tak selesai, ya tak bisa jalan. Pemerintah pusat, provinsi, dan kota harus duduk bersama dan selesaikan ini,” ujarnya.

TIDAK HANYA BANJIR — JALAN TOL JUGA DITINJAU

Selain meninjau Sungai Asam, Komisi V juga melihat langsung proyek strategis nasional lain di Jambi, seperti Tol Jambi-Rengat dan Jambi-Palembang yang menjadi bagian dari jaringan Tol Trans Sumatera.

“Kami juga tinjau jalur tol, karena ini penting untuk konektivitas antarprovinsi,” ujar H. Musa Rajekshah, anggota Komisi V.

HARAPAN BARU BAGI WARGA JAMBI

Dengan dukungan Rp25 miliar dari Pemprov Jambi dan keterlibatan aktif DPR RI serta mitra kementerian, masyarakat kini memiliki harapan baru agar banjir tidak lagi jadi bencana tahunan. Kolaborasi antara pusat dan daerah akan menjadi kunci.

“Kami ingin pastikan bahwa persoalan banjir bisa dituntaskan. Ini bukan hanya tugas pemerintah daerah saja, tapi perlu sinergi semua pihak,” tutup Al Haris.