Situasi ini bukan sekadar catatan administratif, ini sinyal keras bahwa birokrasi Sumut menyimpan bara yang siap membakar siapa pun yang lengah.
"Kami punya lima OPD yang sedang diperiksa," kata Bobby di hadapan jajaran Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) di Jakarta. Senin (28/04/2025).
Kalimat itu bukan hanya pengakuan, tapi juga peringatan: ada sistem yang busuk di dalam tubuh pemerintah provinsi, dan pembusukan itu berlangsung lama, mungkin jauh sebelum Bobby terpilih.
Namun, pertanyaannya: apakah Bobby hanya pewaris reruntuhan, atau ia bagian dari sistem yang sama?
Ia berbicara soal moralitas dan integritas, dua kata yang kini terasa kosong jika hanya berhenti di podium. Bobby meminta KPK tidak sekadar hadir sebagai penjaga, tetapi juga penengah antara eksekutif dan legislatif.
Namun publik bertanya: sejak kapan korupsi bisa dimediasi?
Kebusukan birokrasi Sumut bukan cerita baru. Kasus jual beli jabatan, manipulasi anggaran, proyek siluman, dan pelayanan publik yang jadi ladang rente, sudah mengakar.
KPK bahkan tak lagi mengungkap gejala mereka menyebut langsung jantung penyakitnya, dimulai dari Anggaran disusun tanpa akuntabilitas, Pengadaan dikendalikan kartel lokal, Jabatan diperdagangkan seperti komoditas pasar, Rakyat dijadikan objek pungli dalam pelayanan dasar.
Lima OPD yang diperiksa hanyalah pintu pertama. Di baliknya, bisa jadi puluhan pejabat sudah siap menyusul.
Dan jika Bobby tidak bergerak cepat, dia akan terkubur bersama sistem yang gagal ia jinakkan.
KPK dalam siaran resminya menyatakan hadir untuk membantu, bukan menghakimi. Tapi publik tidak butuh penengah. Publik butuh keberanian. Butuh pemimpin yang bukan hanya tahu sistem itu rusak, tapi mau dan berani menabraknya.
Bobby kini bukan sekadar gubernur. Ia adalah penentu, Sumut diselamatkan atau dibiarkan tenggelam lagi dalam babak baru korupsi berjamaah.
