"Setiap korban adalah manusia, dengan keluarga dan harapan. Mereka bukan komoditas! Sumut, dengan kekayaan alamnya, justru menjadi sarang jaringan setan yang memperdagangkan manusia," geram Penjabat Sekretaris Daerah Provinsi (Sekdaprov) Sumut, Effendy Pohan, dalam konferensi pers yang penuh emosi, Jumat (11/04/2025).
Gugus Tugas Pencegahan dan Penanganan TPPO yang baru dibentuk, sesuai Perpres No. 49 Tahun 2023 dan Pergub Sumut No.1/2025, kini menghadapi ujian berat. "Kami tidak akan diam. Ini bukan sekadar tugas, ini panggilan kemanusiaan! Kami akan kejar setiap pelaku, setiap jaringan, sampai ke lubang semut," tegas Effendy Pohan, dengan mata berkilat.
Polda Sumut, sebagai garda terdepan penegakan hukum, mengakui kompleksitas masalah ini. "Jaringan TPPO sangat rapi dan licin. Mereka memanfaatkan kemiskinan dan ketidaktahuan warga," ungkap AKBP P Samosir, Kasubdit Renakta Polda Sumut.
Polda Sumut mendesak pemerintah daerah untuk bertindak cepat. "Kita butuh solusi konkret, bukan sekadar retorika. Permudah jalur legal, berikan lapangan kerja, dan edukasi masyarakat. Nyawa manusia tidak ternilai harganya!" seru AKBP P Samosir.
Sumut dalam bahaya. Setiap hari, ada warga yang terperangkap dalam jaringan TPPO. Apakah kita akan membiarkan mereka terus menjadi korban, atau bangkit dan melawan? Ini bukan lagi soal angka, ini soal kemanusiaan!
