"Regulasi ini penting untuk memastikan semua pihak, baik driver maupun aplikator untuk taat aturan dan tidak ada yang dirugikan," tegas Kepala Dinas Perhubungan Sumut, Agustinus Panjaitan, Rabu (21/5/2025).
Regulasi tersebut akan mencakup berbagai aspek krusial: keselamatan, tarif, kenyamanan layanan, hingga perlindungan hak driver dari pemutusan sepihak oleh aplikator.
Langkah ini tak lepas dari tekanan publik. Sehari sebelumnya, ribuan pengemudi Ojol yang tergabung dalam Gabungan Ojek roDa duA Medan Sekitarnya (GODAMS) menggelar aksi damai di depan Kantor Gubernur Sumut. Mereka menuntut kejelasan regulasi dan penegakan hukum terhadap aplikator yang semena-mena.
Salah satu sorotan tajam adalah praktik pemutusan kemitraan oleh aplikator tanpa prosedur yang transparan, serta ketidakpatuhan terhadap tarif resmi dan absennya kantor perwakilan aplikator di daerah.
“Selama ini, pelanggaran oleh aplikator hanya kami tindak lewat surat rekomendasi ke kementerian. Tapi karena tidak ditindaklanjuti, pelanggaran terus terjadi,” kata Agustinus.
Untuk memperkuat pengawasan, Pemprovsu akan membentuk satuan tugas (Satgas) lintas instansi yang melibatkan kepolisian. Satgas ini bertugas memantau tarif, potongan aplikator, hingga kelengkapan administrasi operasional di Sumut.
“Sudah saatnya aplikator juga tunduk pada aturan daerah. Kami tidak ingin driver terus jadi korban sistem yang timpang,” tandas Agustinus.
Pemprovsu menargetkan regulasi ini segera rampung dan diterapkan demi menciptakan sistem transportasi daring yang adil, tertib, dan melindungi semua pihak, bukan hanya aplikator, tapi juga mereka yang setiap hari bekerja di jalanan.
