Hal itu disampaikan Jokowi saat menyampaikan arahan dalam Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) Pengendalian Kebakaran Hutan dan Lahan (Karhutla) di Istana Negara, Jakarta, Senin (22/2/2021).
Jokowi mengurai enam langkah pelaksanaan pencegahan Karhutla baik kepada pemerintah daerah maupun aparat hukum di wilayah rawan kebakaran.
Pertama, prioritas upaya pencegahan. Jokowi menuturkan bahwa pencegah jangan sampai terlambat. Pasalnya, apabila terlambat maka akan menyulitkan pemadaman meski dilakukan upaya water bombing.
“Sebanyak apapun ,water bombing pengalaman kita, api sulit dipadamkan. Jadi api boleh keluar kecil, tetapi segera dipadamkan,” katanya melalui saluran Youtube Sekretariat Presiden, Senin (22/2/2021).
Dia menyebut manajemen di lapangan harus terkonsolidasi dan terorganisasi. Masyarakat desa apabila menemukan titik api dapat langsung memberitahukan kepada petugas agar ditangani.
Jokowi menekankan deteksi dini harus digalakkan serta monitoring area rawat titik api. Pemantauan dan pelaporan juga mesti dilakukan harian sehingga terpantau kondisi harian. Presiden juga meminta pemanfaatan teknologi untuk penanganan Karhutla.
“Hati-hati begitu kebakaran meluas kerugian tidak hanya juta atau miliar. Larinya pasti ke angka trilun. ini hati-hati. Ini belum kerusakan ekologi ekosistem kita.”
Kedua, Presiden meminta infrastruktur pengawasan sampai tingkat bawah. Jokowi mengambil contoh Provinsi Riau yang memiliki aplikasi teknologi untuk memeriksa pengawasan sampai tingkat bawah.
Pelibatan Babinsa, Bhabinkantibmas dan Kepala Desa, lanjutnya, juga perlu untuk pencegahan kebakatan hutan. Selain itu, pemerintah daerah diminta memberikan edukasi kepada masyarakat maupun perusahaan korporasi untuk mencegah kebakaran hutan.
Ketiga, pemerintah perlu mencari solusi permanen untuk mencegah dan menangani Karhutla di tahun-tahun mendatang. Pasalnya 99 persen kebakaran hutan adalah ulah manusia baik sengaja maupun tidak.
“Motif utamanya selalu satu: ekonomi. Karena saya tahu pembersihan lahan lewat pembakaran adalah cara yang paling murah. Ini sudah harus dimulai kepada masyarakat kepada korporasi tidak [boleh membakar lahan],” tuturnya.
Keempat, penataan ekosistem gambut dalam kawasan hidrologi gambut harus terus dilanjutkan. Jokowi telah memerintahkan Badan Restorasi Gambur dan Mangrove fokus pada kawasan hidrologi gambut serta memastikan permukaan air tanah tetap terjaga dalam kondisi yang tinggi.
Pembuatan embung, kanal serta sumbur bor dinilai perlu dilakukan dengan berbagai teknis, sehingga lahan gambur tetap basah. Kelima, Jokowi meminta agar semua pihak tidak membiarkan api membesar sehingga sulit dikendalikan. Dia meminta seluruh stakeholder tanggap.
“Gubernur, Bupati, Wali Kota tanggap. Pangdam, Danrem, Dandim tanggap. Kapolda, Kapolres tanggap. Ini sebetulnya kita hanya perlu respon cepat saja kok,” katanya.
Keenam, dia meminta langkah penegakan hukum dilakukan tanpa kompromi. Jokowi mengatakan Kapolri sudah mengerti persoalan ini. Menurutnya, penegakan hukum tegas perlu dilakukan kepada siapapun yang membakar hutan dan lahan baik konsesi milik korporasi maupun masyarakat.
