Untuk diketahui, ada tiga lembaga yang menangani kasus korupsi di Indonesia yakni KPK, Polri, dan Kejaksaan. Jika mau berhasil dalam pemberantasan korupsi seperti Singapura atau Hongkong. Sudah semestinya, kita harus ada satu lembaga yang khusus menangani perkara korupsi.
Hal ini ditegaskan Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Alexander Marwata, saat rapat bersama dengan Komisi III DPR di kompleks parlemen, Jakarta, Senin (01/07/2024).
Menurut Alexander Mawarta bahwa problem di KPK itu kalau boleh saya sampaikan ada beberapa yang menyangkut kelembagaan, mungkin juga regulasi kemudian SDM ya.
Dari sisi kelembagaan tidak seperti di negara-negara lain yang saya sebutkan, bisa berhasil dalam pemberantasan korupsi seperti Singapura atau Hong Kong mereka hanya punya satu lembaga yang menangani perkara korupsi, jelas Alex.
Alex yang menyebut sulit koordinasi dengan Kejaksaan Agung (Kejagung) dan Kepolisian dalam pemberantasan korupsi bila ada keterlibatan oknum penegak hukum.
Kita masih ada ego sektoral dalam kerja-kerja tersebut. Ia mengatakan sering kali menghadapi kasus tumpang tindih kepentingan saat menindaklanjuti suatu kasus yang berkaitan dengan lembaga.
"Ego sektoral masih ada, masih ada, kalau kami menangkap jaksa atau menangkap jaksa misalnya tiba-tiba dari pihak kejaksaan menutup pintu koordinasi supervisi, mungkin juga dengan kepolisian demikian," ujar Alex.
"Jadi Bapak Ibu sekalian, ini persoalan ya, persoalan ketika kita berbicara pemberantasan korupsi ke depan. Saya khawatir Bapak Ibu sekalian dengan mekanisme seperti ini, saya terus terang ya, tidak yakin kita akan berhasil memberantas korupsi," sambungnya.
Selaku pimpinan mengakui bahwa selama delapan tahun di KPK dia belum berhasil memberantas korupsi. Alex mengatakan dirinya gagal.
"Dan saya harus mengakui secara pribadi 8 tahun saya di KPK kalau ditanya 'Apakah Pak Alex berhasil?', saya tidak akan sungkan-sungkan, saya gagal memberantas korupsi Bapak Ibu sekalian, gagal," pungkasnya. (*/*)
