Distribusi SPHP digelar secara serentak di pasar tradisional dan Gerakan Pangan Murah (GPM), termasuk ke Koperasi Merah Putih dan Kios Pangan binaan pemda. Kepala Badan Pangan Nasional (Bapanas) Arief Prasetyo Adi menegaskan, SPHP bukan sekadar program subsidi, tapi instrumen strategis meredam gejolak harga pangan pokok masyarakat.
“Hari ini distribusi SPHP resmi digelar. Secara bertahap, beras murah ini akan menjangkau seluruh daerah hingga Papua,” tegas Arief.
Beras SPHP mulai tersedia di Sulawesi Selatan, Sulawesi Tenggara, hingga Papua, dan akan diperluas ke seluruh Indonesia secara berkala. Pemerintah menetapkan harga pengambilan di gudang Bulog sebesar:
- Rp 11.000/kg: Jawa, Lampung, Sumsel, Bali, NTB, Sulawesi
- Rp 11.300/kg: Sumatera (kecuali Lampung dan Sumsel), NTT, Kalimantan
- Rp 11.600/kg: Maluku dan Papua
Masyarakat dapat membelinya dengan Harga Eceran Tertinggi (HET) sesuai Perbadan Nomor 5 Tahun 2024, yakni:
- Rp 12.500/kg di Jawa, Lampung, Sumsel, Bali, NTB, Sulawesi
- Rp 13.100/kg di Sumatera lainnya, NTT, Kalimantan
- Rp 13.500/kg di Maluku dan Papua
Biasanya tersedia dalam kemasan 5 kg.
Pemerintah juga akan menggandeng TNI-Polri untuk memastikan distribusi tidak diselewengkan. Arief menegaskan:
“Kami perkuat pengawasan, tidak boleh ada praktik curang. Setiap outlet harus jelas, dan Satgas Pangan Polri siap turun ke lapangan.”. Program SPHP tahun ini menargetkan penyaluran sebesar 1,318 juta ton hingga Desember, di mana sebelumnya sudah disalurkan 181,2 ribu ton.
Bantuan Beras 20 Kg Mulai Disalurkan 14 Juli
Tak hanya SPHP, pemerintah juga akan meluncurkan bantuan pangan beras (bansos) pada 14 Juli 2025, menyasar 18,2 juta penerima manfaat. Setiap warga penerima akan mendapat 20 kg beras, sebagai kompensasi atas penundaan bantuan bulan Juni.
“Bansos ini menyasar masyarakat berpenghasilan rendah. Kami pastikan kualitas dan kuantitasnya terjaga agar kepercayaan masyarakat tetap tinggi,” kata I Gusti Ketut Astawa, Deputi NFA.
Program bansos ini semestinya berjalan dua bulan, namun karena kendala teknis, distribusi dilakukan sekaligus pada Juli. Bapanas telah mengeluarkan dua surat penugasan resmi kepada Perum Bulog sebagai pelaksana:
- Surat No. 170/TS.03.03/K/7/2025 untuk bansos pangan
- Surat No. 173/TS.02.02/K/7/2025 untuk SPHP beras
Langkah Serius Hadapi Lonjakan Harga
Kedua program ini—SPHP dan bansos—merupakan respons konkret pemerintah terhadap tingginya harga beras yang telah melampaui HET di sejumlah daerah. Jika terlaksana dengan baik, pemerintah berharap bisa mengendalikan harga dan menjamin keterjangkauan pangan bagi semua lapisan masyarakat.
“Pemerintah tak tinggal diam. Intervensi ini harus dirasakan langsung oleh masyarakat,” pungkas Arief.
